The founder and chairman of KRISMAWAN & Sedulur is Krismawan Hadiwinata, S.H., M.Kn., ACIArb., AIIArb., AIDSK., CDBP., CIM., CLI., CPCLE., CPL., Advocate; Mediator; Arbitrator; Certified Dispute Board Practitioner; Registered Intellectual Property Attorney; Trustee in Bankruptcy; Certified Liquidator Indonesia; Certified Procurement Contract Legal Expert; Certified Procurement Lawyer.
Riwayat Pendidikan
+ 1. Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta.
+ 2. Magister Kenotariatan (M.Kn.) (Lulusan Terbaik Summa Cum Laude) Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta.
+ 3. Pelatihan Konsultan Hukum Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI).
+ 4. Introduction to International Arbitration, The Chartered Institute of Arbitrators (CIArb.), London.
+ 5. Pelatihan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Institut Arbiter Indonesia (IArbI)/Indonesian Institute of Arbitrators (AIIArb.).
+ 6. Membership Intake Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi (PADSK).
+ 7. Pelatihan Praktisi Dewan Sengketa (Certified Dispute Board Practitioner), Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) dan Dewan Sengketa Indonesia (DSI).
+ 8. Pelatihan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (Certified Procurement Contract Legal Expert), Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI).
+ 9. Pelatihan Pengacara Pengadaan Barang/Jasa (Certified Procurement Lawyer), Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dan Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI).
+ 10. Pelatihan Sertifikasi Mediator, Impartial Mediator Network (IMN), Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi (P4M), dan International Mediation and Arbitration Center (IMAC).
+ 11. Pendidikan dan Pelatihan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi Pasar Modal (LMKA-PM) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).
+ 12. Training Hukum Persaingan Usaha, Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA)/Asosiasi Advokat Persaingan Usaha Indonesia.
+ 13. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia (DPP AAI) dan Universitas Pelita Harapan (UPH).
+ 14. Pendidikan Intensif Kurator & Pengurus, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI).
+ 15. Pelatihan Likuidator Indonesia (Certified Liquidator Indonesia), Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI) dan Jimly School of Law and Government (JSLG).
+ 2. Magister Kenotariatan (M.Kn.) (Lulusan Terbaik Summa Cum Laude) Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta.
+ 3. Pelatihan Konsultan Hukum Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI).
+ 4. Introduction to International Arbitration, The Chartered Institute of Arbitrators (CIArb.), London.
+ 5. Pelatihan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Institut Arbiter Indonesia (IArbI)/Indonesian Institute of Arbitrators (AIIArb.).
+ 6. Membership Intake Perkumpulan Ahli Dewan Sengketa Konstruksi (PADSK).
+ 7. Pelatihan Praktisi Dewan Sengketa (Certified Dispute Board Practitioner), Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) dan Dewan Sengketa Indonesia (DSI).
+ 8. Pelatihan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (Certified Procurement Contract Legal Expert), Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI).
+ 9. Pelatihan Pengacara Pengadaan Barang/Jasa (Certified Procurement Lawyer), Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dan Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI).
+ 10. Pelatihan Sertifikasi Mediator, Impartial Mediator Network (IMN), Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi (P4M), dan International Mediation and Arbitration Center (IMAC).
+ 11. Pendidikan dan Pelatihan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi Pasar Modal (LMKA-PM) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).
+ 12. Training Hukum Persaingan Usaha, Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA)/Asosiasi Advokat Persaingan Usaha Indonesia.
+ 13. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia (DPP AAI) dan Universitas Pelita Harapan (UPH).
+ 14. Pendidikan Intensif Kurator & Pengurus, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI).
+ 15. Pelatihan Likuidator Indonesia (Certified Liquidator Indonesia), Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI) dan Jimly School of Law and Government (JSLG).
Riwayat Pekerjaan
+ 1. Konsultan Kekayaan Intelektual Terdaftar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
+ 2. Advokat.
+ 3. Arbiter Tetap Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
+ 4. Arbiter Terdaftar Dewan Sengketa Indonesia (DSI).
+ 5. Praktisi Dewan Sengketa Terdaftar Dewan Sengketa Indonesia (DSI).
+ 6. Mediator Tetap Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
+ 7. Mediator Terdaftar Dewan Sengketa Indonesia (DSI).
+ 8. Mediator Terdaftar Impartial Mediator Network (IMN).
+ 9. Mediator Terdaftar International Mediation and Arbitration Center (IMAC).
+ 10. Mediator Non Hakim Terdaftar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
+ 11. Mediator Non Hakim Terdaftar Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
+ 12. Mediator Non Hakim Terdaftar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
+ 13. Mediator Non Hakim Terdaftar Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
+ 14. Mediator Non Hakim Terdaftar Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
+ 15. Mediator Non Hakim Terdaftar Pengadilan Negeri Tangerang.
+ 16. Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Bersertifikasi.
+ 17. Likuidator Bersertifikasi.
+ 18. Kurator Kepailitan dan Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
+ 19. Instruktur Profesi Hukum.
+ 2. Advokat.
+ 3. Arbiter Tetap Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
+ 4. Arbiter Terdaftar Dewan Sengketa Indonesia (DSI).
+ 5. Praktisi Dewan Sengketa Terdaftar Dewan Sengketa Indonesia (DSI).
+ 6. Mediator Tetap Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
+ 7. Mediator Terdaftar Dewan Sengketa Indonesia (DSI).
+ 8. Mediator Terdaftar Impartial Mediator Network (IMN).
+ 9. Mediator Terdaftar International Mediation and Arbitration Center (IMAC).
+ 10. Mediator Non Hakim Terdaftar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
+ 11. Mediator Non Hakim Terdaftar Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
+ 12. Mediator Non Hakim Terdaftar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
+ 13. Mediator Non Hakim Terdaftar Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
+ 14. Mediator Non Hakim Terdaftar Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
+ 15. Mediator Non Hakim Terdaftar Pengadilan Negeri Tangerang.
+ 16. Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Bersertifikasi.
+ 17. Likuidator Bersertifikasi.
+ 18. Kurator Kepailitan dan Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
+ 19. Instruktur Profesi Hukum.
Riwayat Organisasi
+ 1. Pusat Konsultasi dan Advokasi, Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) 2023-2024.
+ 2. Wakil Sekretaris Jenderal, Sahabat Advocate Nusantara Indonesia (SANI).
+ 3. Wakil Ketua Komite Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (DPN PERADI SAI) 2020-2025.
+ 4. Wakil Ketua Bidang Pendidikan Dasar, Asosiasi Advokat Persaingan Usaha Indonesia (ICLA) 2022-2027.
+ 5. Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan, Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) 2022-2027.
+ 6. Anggota Bidang Pendidikan, Pengembangan Mutu, dan Etika Profesi, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia Officium Nobile (DPP AAI ON) 2022-2027.
+ 7. Associate of The Chartered Institute of Arbitrators (ACIArb.), London.
+ 8. Associate of Indonesian Institute of Arbitrators (AIIArb.).
+ 9. Associate of Institute of Dispute Board for Construction (AIDSK.).
+ 10. Anggota Impartial Mediator Network (IMN).
+ 11. Anggota International Mediation and Arbitration Center (IMAC).
+ 12. Anggota Perkumpulan Mediator dan Arbiter Pengadaan Indonesia (PERMAPI).
+ 13. Anggota Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI).
+ 14. Anggota Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI).
+ 2. Wakil Sekretaris Jenderal, Sahabat Advocate Nusantara Indonesia (SANI).
+ 3. Wakil Ketua Komite Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (DPN PERADI SAI) 2020-2025.
+ 4. Wakil Ketua Bidang Pendidikan Dasar, Asosiasi Advokat Persaingan Usaha Indonesia (ICLA) 2022-2027.
+ 5. Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan, Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) 2022-2027.
+ 6. Anggota Bidang Pendidikan, Pengembangan Mutu, dan Etika Profesi, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia Officium Nobile (DPP AAI ON) 2022-2027.
+ 7. Associate of The Chartered Institute of Arbitrators (ACIArb.), London.
+ 8. Associate of Indonesian Institute of Arbitrators (AIIArb.).
+ 9. Associate of Institute of Dispute Board for Construction (AIDSK.).
+ 10. Anggota Impartial Mediator Network (IMN).
+ 11. Anggota International Mediation and Arbitration Center (IMAC).
+ 12. Anggota Perkumpulan Mediator dan Arbiter Pengadaan Indonesia (PERMAPI).
+ 13. Anggota Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (PERKAHPI).
+ 14. Anggota Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI).
Lisensi & Sertifikasi
+ 1. Kekayaan Intelektual.
+ 2. Mediasi.
+ 3. Arbitrase.
+ 4. Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.
+ 5. Sektor Jasa Keuangan.
+ 6. Konstruksi.
+ 7. Pengadaan Barang/Jasa.
+ 8. Korporasi Badan Hukum Indonesia.
+ 9. Hubungan Industrial.
+ 10. Tanah dan Properti.
+ 11. Likuidasi.
+ 12. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
+ 13. Persaingan Usaha Tidak Sehat.
+ 2. Mediasi.
+ 3. Arbitrase.
+ 4. Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.
+ 5. Sektor Jasa Keuangan.
+ 6. Konstruksi.
+ 7. Pengadaan Barang/Jasa.
+ 8. Korporasi Badan Hukum Indonesia.
+ 9. Hubungan Industrial.
+ 10. Tanah dan Properti.
+ 11. Likuidasi.
+ 12. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
+ 13. Persaingan Usaha Tidak Sehat.