Jakarta, 7 Juli 2025 – Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) secara aktif berpartisipasi dalam proses pembaruan kebijakan paten nasional melalui keikutsertaan dalam Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten. FGD ini secara khusus membahas pengaturan mengenai Pemeriksaan Substantif Lebih Awal (PSA) dan Pemeriksaan Substantif Kembali (PSK).

Sebagai pemangku kepentingan strategis, AKHKI hadir dalam kegiatan FGD yang diselenggarakan pada 7 Juli 2025 di BPSDM Kementerian Hukum dan HAM, Gandul–Depok, sekaligus menyerahkan masukan tertulis kepada DJKI dan Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan FGD diawali dengan paparan mengenai konsep dan praktik Pemeriksaan Substantif Lebih Awal di beberapa negara oleh Prof. Dr. Insan Budi Maulana selaku narasumber. Selanjutnya, Prof. Dr. Cita Citrawinda menyampaikan pemaparan mengenai konsep dan implementasi Pemeriksaan Substantif Kembali di berbagai yurisdiksi sebagai bahan perbandingan dan diskusi.

Partisipasi AKHKI dalam FGD ini merupakan wujud kontribusi nyata asosiasi dalam mendukung penguatan sistem paten nasional yang lebih responsif, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan praktik internasional.

Penyampaian Masukan AKHKI: Teknis, Struktural, dan Redaksional

Masukan tertulis dari AKHKI mencakup sejumlah poin substantif dan redaksional atas draf revisi Permenkumham No. 38 Tahun 2018, dengan sorotan utama sebagai berikut:

1. Ketepatan Istilah dan Penyesuaian Teknis

• Penegasan istilah hari kerja agar konsisten dalam perhitungan tenggat waktu (Pasal 1 ayat 24, Pasal 12 ayat 5).
• Kewajiban pengajuan daftar sekuen sesuai standar WIPO ST.26, bukan dalam bentuk PDF (Pasal6 huruf f).

2. Penyederhanaan Prosedur dalam Sistem Elektronik

• Formulir wajib yang belum sepenuhnya tersedia pada sistem elektronik (Pasal 19, Pasal 23, Pasal 31).
• Redaksi yang kontradiktif terkait permohonan non-elektronik (Pasal 33 ayat 2).

3. Perbaikan Mekanisme Surat Kuasa

• Usulan agar surat kuasa cukup ditandatangani pemberi kuasa saja (Pasal 20 ayat 2).

4. Revisi Ketentuan Pemeriksaan Substantif

• Permohonan PSA tidak seharusnya dibatasi alasan tertentu karena pemohon memang menghendaki percepatan.
• Usulan agar hasil PSA diterbitkan lebih cepat (misalnya 18 bulan, bukan 30 bulan).
• PSK perlu kejelasan mekanisme pengajuan, tenggat waktu, serta objektivitas pemeriksaan sesuai UU No. 65/2024.

5. Surat Pernyataan Pelaksanaan Paten – Pasal 20A

• Perlu kejelasan tata cara pengajuan, isi pernyataan, batas waktu, serta mekanisme lain yang relevan.

6. Ketentuan Perbaikan dan Peralihan

• Penyesuaian perbaikan sertifikat dengan fitur sistem e-filing.
• Harmonisasi pasal peralihan dengan UU No. 65 Tahun 2025 agar tidak terjadi konflik norma.

Rapat Tindak Lanjut bersama DJKI

DJKI dan AKHKI sepakat bahwa pengaturan PSA & PSK harus mempertimbangkan:

• kepentingan inovator dan pelaku usaha,
• kesiapan sumber daya manusia pemeriksa paten,
• transparansi dan akuntabilitas proses, serta
• optimalisasi sistem digital.

Sebagai tindak lanjut, AKHKI akan kembali terlibat dalam Konsinyering Pembahasan Rancangan Perubahan Permenkumham No. 38 Tahun 2018 yang akan diselenggrakan oleh DJKI dalam waktu dekat.

Komitmen AKHKI terhadap Reformasi Regulasi KI

Melalui keterlibatannya, AKHKI menegaskan komitmennya sebagai mitra profesional pemerintah dalam pembaruan kebijakan kekayaan intelektual. AKHKI tidak hanya memberikan layanan konsultasi, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong terciptanya sistem regulasi KI yang efisien, modern, dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan.

AKHKI berharap hasil akhir revisi ini benar-benar menjawab kebutuhan praktis pengguna sistem KI, baik dari industri, riset, maupun UMKM. (HMS-AKHKI)